BAWASLU BATENG BUKA POSKO LAYANAN PENGADUAN

Bawaslu Bateng, Koba - Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan pencalonan tahapan Pilkada Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) Tahun 2020 ini, Bawaslu Kabupaten Bateng membuka posko layanan pengaduan terhadap mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Bateng. Hal ini dilakukan guna menindaklanjuti instruksi yang disampaikan oleh Bawaslu RI dan dipertegas kembali melalui instruksi yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Bateng, Robianto. Dikatakannya, posko layanan pengaduan yang dibuka oleh pihaknya ini mulai aktif sejak tanggal 08 Januari 2020. "Posko ini kita buka di Kantor Bawaslu Kabupaten Bateng dan seluruh kantor Panwascam di Kabupaten Bateng," ujarnya, Kamis (09/01).

Diungkapkan Robianto, posko ini dibuka berkaitan dengan larangan mutasi pejabat oleh Kepala Daerah yang akan mencalonkan diri kembali pada Pilkada Tahun 2020 sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. "Sebelumnya surat himbauan sudah kita sampaikan mengenai larangan mutasi pejabat ini pada bulan November 2019 kemarin. Pada awal Januari 2020 ini kembali kita kirimkan kembali himbauan yang sama. Hanya saja dalam himbauan terakhir ini kita sampaikan juga batas akhir yang tidak diperbolehkan melakukan penggantian pejabat, kecuali mendapat izin dari menteri," ungkapnya.

"Jadi, sesuai himbauan yang kami sampaikan bahwa mulai tanggal 08 Januari 2020 Kepala Daerah yang akan mencalonkan kembali pada Pilkada 2020 ini tidak boleh lagi melakukan penggantian pejabat, kecuali mendapat izin dari Menteri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri," sambungnya.

Dengan adanya posko ini, diterangkannya pihaknya mempersilakan pejabat di lingkungan Pemkab Bateng untuk melaporkan kepada Bawaslu jika dilakukan pergantian tanpa seizin dari Menteri. "Posko ini kita buka juga dengan maksud mengajak masyarakat agar dapat mengawasi bersama tahapan Pilkada 2020 di Kabupaten Bateng," tandasnya.

(Humas Bawaslu Kab. Bateng)