Lompat ke isi utama

Berita

JAGA CITRA LEMBAGA, BAWASLU BATENG DALAMI MANAJEMEN ISU DAN KOMUNIKASI KRISIS

Rapat Strategi Manajemen Isu dan Komunikasi Krisis 2026

Tangkapan layar Rapat Strategi Manajemen Isu dan Komunikasi Krisis dalam Menjaga Citra Lembaga Bawaslu di Era Digital, Kamis (12/11/2026).

BAWASLU_BATENG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) mengikuti Rapat Strategi Manajemen Isu dan Komunikasi Krisis dalam Menjaga Citra Lembaga Bawaslu di Era Digital yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas jajaran kehumasan Bawaslu dalam mengelola isu, menghadapi potensi krisis komunikasi, serta menjaga citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media digital.

Dalam arahannya Ketua Bawaslu Babel, EM Osykar menegaskan bahwa kehumasan bukan sekadar wajah lembaga, melainkan representasi dari keseluruhan institusi. Setiap informasi dan aktivitas kelembagaan yang disampaikan kepada publik melalui fungsi kehumasan turut memengaruhi citra serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu.

EM Osykar juga mengungkapkan bahwa berdasarkan survei Poltracking, Bawaslu masuk dalam jajaran 10 besar lembaga yang dipercaya oleh generasi Z (Gen Z), bahkan berada di posisi tiga besar dalam kategori tersebut. Menurutnya, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui kinerja dan keterbukaan informasi.

“Kepercayaan publik ini harus terus kita jaga. Penilaian masyarakat terhadap lembaga sangat bergantung pada bagaimana kita menjalankan tugas dan menunjukkan kinerja. Karena itu, pada masa non-tahapan sekalipun, kinerja Bawaslu harus tetap diinformasikan dan dipublikasikan melalui berbagai metode,” tegasnya.

Lebih lanjut, Anggota Bawaslu Babel, Sahirin mendorong seluruh jajaran untuk terus mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam menghasilkan pemberitaan maupun konten kehumasan. Menurutnya, kehumasan tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi kelembagaan, tetapi juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kepemiluan.

Sahirin mengingatkan bahwa kreativitas dalam mengemas konten harus tetap memperhatikan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Improvisasi dapat dilakukan sepanjang tidak berlebihan dan substansi informasi yang disampaikan tetap sesuai dengan tujuan serta identitas kelembagaan Bawaslu.

Sementara itu, Kepala Biro ANTARA Bangka Belitung, Fenny Aprianti memaparkan bahwa pentingnya kesiapsiagaan lembaga dalam mengidentifikasi berbagai potensi persoalan yang dapat berkembang menjadi krisis reputasi. Menurutnya, perkembangan media sosial telah mengubah pola penyebaran informasi. Informasi, termasuk tangkapan layar maupun unggahan yang belum terverifikasi, dapat dengan cepat membentuk persepsi publik sebelum lembaga menyampaikan klarifikasi. Oleh karena itu, Bawaslu perlu memiliki mekanisme deteksi dini, pemantauan isu, serta kesiapan dalam memberikan respons yang tepat.

Analis Humas sekaligus Kepala Tim Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu RI, M. Regi Renovan dalam paparannya menekankan bahwa reputasi lembaga dibangun melalui perencanaan komunikasi yang strategis dan berkelanjutan, peningkatan kinerja, serta hubungan yang baik dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Regi menjelaskan tahapan penanganan krisis, mulai dari identifikasi isu, penilaian dampak, aktivasi tim manajemen krisis, penyusunan strategi respons, komunikasi internal dan eksternal, hingga evaluasi pascakrisis. Menurutnya, komunikasi krisis harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, konsistensi, kecepatan dan ketepatan, serta koordinasi agar informasi yang disampaikan kepada publik tidak saling bertentangan.

Ketua Bawaslu Bateng, Marhaendra Yuliansyah menyampaikan bahwa pengelolaan isu dan komunikasi krisis merupakan hal yang krusial dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Menurutnya, jajaran Bawaslu harus mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan munculnya isu serta memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik telah melalui proses verifikasi.

“Di era digital, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Karena itu, kita harus mampu merespons setiap isu secara tepat, berdasarkan fakta, dan tetap mengedepankan prinsip keterbukaan. Kehumasan juga harus menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu,” ujar Marhaendra.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Bawaslu Bateng, Muhammad Tamimi menilai kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan konten kehumasan perlu terus dikembangkan agar informasi kelembagaan dan edukasi kepemiluan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

“Pengelolaan kehumasan tidak hanya tentang seberapa banyak informasi yang kita publikasikan, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dapat dipahami dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kreativitas harus berjalan beriringan dengan ketepatan informasi dan tanggung jawab kelembagaan,” ungkap Tamimi.

Penulis: Riduwan

Foto: Suaidah

Editor: Dedy Gustyanto