Lompat ke isi utama

Berita

CEGAH POLITISASI BIROKRASI, BAWASLU BATENG PERKUAT PEMAHAMAN PENGAWASAN NETRALITAS ASN DAN KADES

Bawaslu Membelajarkan Volume 2 dengan materi “Netralitas ASN, Kepala Desa/Lurah, dan Penyalahgunaan Kekuasaan”

Tangkapan layar sambutan Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda dalam Bawaslu Membelajarkan Volume 2 dengan materi “Netralitas ASN, Kepala Desa/Lurah, dan Penyalahgunaan Kekuasaan”, Senin (16/11/2026).

BAWASLU_BATENG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) mengikuti kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume 2 dengan materi “Netralitas ASN, Kepala Desa/Lurah, dan Penyalahgunaan Kekuasaan” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia (RI) secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah penguatan pemahaman jajaran pengawas pemilu terkait pengawasan netralitas aparatur sipil negara (ASN), kepala desa/lurah, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat memengaruhi penyelenggaraan pemilu.

Dalam arahannya Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda menilai politisasi birokrasi menjadi salah satu tantangan dalam pengawasan netralitas ASN. Menurutnya, pengaruh kekuasaan politik terhadap pembinaan karier dan jabatan aparatur dapat mendorong ASN menunjukkan keberpihakan dalam kontestasi pemilu.

“Persoalan netralitas perlu kita (Bawaslu) kaji lebih dalam. Apakah karena kurangnya pemahaman terhadap aturan, sanksi yang belum memberikan efek jera, atau ada persoalan mendasar lainnya, seperti hubungan kekuasaan yang memengaruhi perilaku aparatur,” ungkap Herwyn.

Lebih lanjut, Herwyn menjelaskan bahwa persoalan netralitas ASN tidak cukup hanya dilihat dari aspek kepatuhan terhadap regulasi. Pengawas pemilu juga perlu memahami hubungan antara birokrasi dan kekuasaan politik yang berpotensi memengaruhi independensi aparatur pemerintahan.

Ia mencontohkan sejumlah bentuk dugaan pelanggaran netralitas, mulai dari kepala desa yang mengajak masyarakat mendukung calon tertentu, pejabat yang meminta bawahannya menghadiri kegiatan politik, hingga penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye.

Menurutnya, pengawas pemilu harus mampu mengidentifikasi secara tepat pihak yang melakukan pelanggaran, kedudukan hukum pelaku, bentuk perbuatan, serta ketentuan yang dilanggar. Hal tersebut penting mengingat ASN, kepala desa, dan lurah memiliki ketentuan hukum yang berbeda.

Herwyn juga menekankan pentingnya efektivitas penegakan sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN, termasuk memastikan rekomendasi penanganan pelanggaran benar-benar ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Pengawas pemilu tidak cukup hanya memahami regulasi, tetapi juga harus mampu memahami persoalan secara substansial. Kualitas pengawasan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Bateng, Marhaendra Yuliansyah menyampaikan pengawasan terhadap netralitas aparatur pemerintahan perlu dilakukan dengan memahami regulasi sekaligus mencermati kondisi dan fakta di lapangan. Dengan demikian, jajaran pengawas dapat mengidentifikasi dugaan pelanggaran secara tepat serta melakukan penanganan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap jajaran Bawaslu Bateng dapat semakin memahami aspek pengawasan netralitas ASN, kepala desa, dan lurah. Pengawas juga harus cermat dalam melihat setiap potensi pelanggaran, mengidentifikasi bukti, serta memastikan setiap penanganan dilakukan secara profesional dan sesuai aturan,” ujar Marhaendra.

Penulis: Riduwan

Foto: Suaidah

Editor: Dedy Gustyanto